www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kalimantan Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

6 Poin Ujaran Kebencian Terlarang Bagi PNS, Pj Gubernur Kalbar ...

Posted by On 09.43

6 Poin Ujaran Kebencian Terlarang Bagi PNS, Pj Gubernur Kalbar ...

6 Poin Ujaran Kebencian Terlarang Bagi PNS, Pj Gubernur Kalbar Minta untuk Patuhi

Hal ini menyikapi maraknya ujaran kebencian dan hoaks yang kian meningkat pasca aksi terorisme dan radikalisme

6 Poin Ujaran Kebencian Terlarang Bagi PNS, Pj Gubernur Kalbar Minta untuk PatuhiTRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINOPenjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK รข€" Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengupayakan langkah pencegahan terjadinya ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks (kabar bo hong) yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini menyikapi maraknya ujaran kebencian dan hoaks yang kian meningkat pasca aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi beberapa pekan terakhir di wilayah Indonesia.

Baca: Postingan Berbau SARA Tetap Diproses Hukum Meski Sudah Dihapus, Ini Penjelasan Bawaslu Kalbar

Setidaknya ada enam aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin PNS. Enam poin itu yakni pertama, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tungga Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pemerintah.

Kedua, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antargolongan.

Ketiga, menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial baik dalam bentuk share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram dan sejenisnya.

Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD RI, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah.

Kelima, mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD RI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pemerintah.

Keenam, menanggapi atau mendukung pendapat berbentuk ujaran kebencian dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau meninggalkan komentar di media sosial.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji menegaskan sudah seyogyanya PNS sebagai abdi negara khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota mematuhi enam poin terkait ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh BKN.

Halaman selanjutnya 12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino Editor: madrosid Sumber: Tribun Pontianak Ikuti kami di Siswa SD Buat Siswi SMP di Tulungagung Mengandung hingga Usia 6 Bulan, Begini Keputusan Keluarga Sumber: Google News | Berita 24 Kalbar

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »