www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kalimantan Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pj Gubernur Kalbar Akui Tidak Semua Daerah Bentuk KPPAD

Posted by On 06.22

Pj Gubernur Kalbar Akui Tidak Semua Daerah Bentuk KPPAD

Pj Gubernur Kalbar Akui Tidak Semua Daerah Bentuk KPPAD

Ia tidak menampik sejauh ini masih belum banyak daerah di Indonesia yang membentuk KPPAD. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan.

Pj Gubernur Kalbar Akui Tidak Semua Daerah Bentuk KPPADTRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINOPenjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji melantik Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2022 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (26/4/2018) pukul 09.00 WIB.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Do ddy Riyadmadji mengatakan penerbitan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak mengubah nomenklatur Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) menjadi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD).

Baca: Suasana Kepadatan Arus Lalu Lintas Kendaraan di Sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Adisucipto

Ia menambahkan perubahan nomenklatur ini mengakibatkan fungsi KPPAD selain memberikan layanan juga melakukan pengawasan terhadap jalannya upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh para pemangku kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Baca: Lantik Komisioner KPPAD Kalbar, PJ Gubernur Tegaskan Atensi Terhadap Perlindungan Anak

"Seperti negara, pemerintah, masyarakat, keIuarga dan orang tua di Kalimantan Barat," ungkapnya saat melantik Komisioner KPPAD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2022 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (26/4/2018) pukul 09.00 WIB.

Ia tidak menampik sejauh ini masih belum banyak daerah di Indonesia yang membentuk KPPAD. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan.

Doddy menerangkan Kalbar secara geografis terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kalbar memiliki keragaman kasus terhadap anak yang terbilang cukup tinggi. Kasus itu meliputi pornografi, narkoba, perdagangan anak dan pengaruh budaya luar.

"KPPAD Provinsi Kalbar diharapkan memiliki manfaat yang sangat signifikan terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah pernndungan anak, serta upaya membendung pengaruh tersebut dan dalam memenuhi hak-hak anak di Kalimantan Barat," terangnya.

Ke depan, PJ Gubernur berharap layanan KPPAD Provinsi Kalbar dapat menjangkau masyarakat melalui dibentuknya KPPAD di setiap Kabupaten/kota.

"Dengan begitu akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan dan penyelesaian masalah pelanggaran hak-hak anak di Kalimantan Barat," tandasnya. (Pra).

Penulis: Rizky Prabowo Rahino Editor: Dhita Mutiasari Sumber: Tribun Pontianak Ikuti kami di Aniaya Pacarnya yang Cantik hingga Tak Dikenali dan Disiarkan di FB, Pria Ini Dapat Balasan Begini Sumber: Google News | Berita 24 Kalbar

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »