www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kalimantan Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Aplikasi JAGA di Kalbar

Posted by On 18.29

Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Aplikasi JAGA di Kalbar

  • Home
  • News
  • Nusantara
Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Aplikasi JAGA di Kalbar ant, Jurnalis · Jum'at 17 November 2017, 08:44 WIB https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 17 340 1815590 cegah-korupsi-kpk-sosialisasikan-aplikasi-jaga-di-kalbar-06VHz371mj.jpgIlustrasi A A A

PONTIANAK รข€" Komisi Pemberantasan Korupsi menyosialisasikan penggunaan aplikasi JAGA di Kalimantan Barat untuk meminimalkan tindak pidana korupsi di daerah itu.

"KPK memiliki aplikasi guna untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Aplikasi ini disebut JAGA. Dengan menggunakan aplikasi akan memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menangani masalah korupsi di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan, dan dana desa," kata Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Hary Budiarto di Pontianak, Kamis (16/11/2017).

BERITA TERKAIT +
  • JK Pertanyakan Langkah Setya Novanto Gugat UU KPK ke MK: Kenapa Baru Diajukan?
  • Terkait Penerbitan SPDP Pimpinan KPK, Ombudsman RI: Secara Hukum Sudah Jalan
  • Bikin Gaduh, Kapolri Tegur Anak Buahnya yang Keluarkan SPDP 2 Pimpinan KPK

(Baca Juga: JK Pertanyakan Langkah Setya Novanto Gugat UU KPK ke MK: Kenapa Baru Diajukan?)

Dia menjelaskan beberapa fitur di aplikasi tersebut, seperti pada bidang pendidikan masyarakat bisa mengecek langsung mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan rombongan belajar.

"Dari aplikasi ini terlihat ada sekolah yang memanipulasi data rombongan belajar, di mana jumlah siswa 200 tapi di Dapodik ada 300. Akhirnya mendapatkan dana BOS berlebih, tapi di tahun ini sudah ada pengembalian sebanyak Rp8 miliar," tuturnya.

(Baca Juga: Terkait Pen erbitan SPDP Pimpinan KPK, Ombudsman RI: Secara Hukum Sudah Jalan)

Untuk fitur aplikasi JAGA Rumah Sakit, masyarakat bisa mengecek tentang bangsal dan dana kapitasi serta layanan rumah sakit.

Ia mengatakan untuk fitur perizinan menggunakan penilaian mandiri.

"Setiap perizinan dilengkapi 'user ID' dan 'password' sehingga bisa masukkan data dan bisa dipetakan seluruh indonesia. Hasil terlihat ada 537 perizinan yang tidak melakukan transparasi informasi," katanya.

Untuk fitur Dana Desa, katanya, aparatur desa bisa menggunakan aplikasi itu karena di dalamnya terdapat petunjuk bagaimana menggunakan Dana Desa yang benar.

"Ke depan aplikasi ini akan terus dikembangkan. Berapa yang diterima, dipakai untuk apa, kemudian diberikan juga contoh yang teladan, dalam penggunaan ADD yang optimal," kata Budi.

Ia menjelaskan tentang pelaporan yang bisa dilakukan dengan dua cara, yakni melalui fitur cerita dan masukkan. Untuk fitur cerita masyarakat bisa memberikan komentar mengenai pelayanan publik yang baik atau buruk.

Untuk fitur masukan, katanya, masyarakat bisa memberikan laporan kepada KPK melalui aplikasi tersebut, terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum atau lembaga.

"Melalui fitur masukan ini, masyarakat yang memberikan informasi adanya indikasi korupsi, datanya akan kita lindungi sehingga masyarakat jangan khawatir dan takut untuk melapor jika menemukan adanya indikasi korupsi," tuturnya.

(erh)

Berita Lainnya

  • Astaga! 21 TKI di Malaysia Terancam Hukuman Mati

    Astaga! 21 TKI di Malaysia Terancam Hukuman Mati

  • Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Munas KAHMI di Medan, 1.200 Personel Pengamanan Disiagakan

    Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Munas KAHMI di Medan, 1.200 Personel Pengamanan Disiagakan

  • Nah! 1.200 Aparatur Negara di Kalbar Belum Laporkan Harta Kekayaan

    Nah! 1.200 Aparatur Negara di Kalbar Belum Laporkan Harta Kekayaan

  • Kisah Ismail Sembiring, Tobatnya Sang Pemburu Harimau Langka

    Kisah Ismail Sembiring, Tobatnya Sang Pemburu Harimau Langka

  • Kisah Ismail Sembiring, Tobatnya Sang Pemburu Harimau Langka

    Kisah Ismail Sembiring, Tobatnya Sang Pemburu Harimau Langka

  • Temukan 1.825 Pelanggaran Selama Operasi Zebra, Dirlantas Polda Sulbar Tindak 1.604 Pelanggar

    Temukan 1.825 Pelanggaran Selama Operasi Zebra, Dirlantas Polda Sulbar Tindak 1.604 Pelanggar

  • Kapolda Papua Ingatkan KKB Segera Letakkan Senjata, Jangan Lagi Lakukan Ke   kerasan

    Kapolda Papua Ingatkan KKB Segera Letakkan Senjata, Jangan Lagi Lakukan Kekerasan

  • Ketum Partai Perindo Hary Tanoe Lantik GRIND dan LBH Perindo Sumut

    Ketum Partai Perindo Hary Tanoe Lantik GRIND dan LBH Perindo Sumut

Berita Terkait< /p> KPK

  • PP Pemuda Muhammadiyah Sebut Upaya Pelemahan KPK Libatkan Banyak Pihak
  • 5 OTT Kepala Daerah dalam Sebulan, Ketua MPR: KPK Sudah Luar Biasa
  • Soal Kasus Pimpinan KPK, Wapres JK: Kalau Ada Buktinya Silakan Diusut, Tapi...
  • Minta Kasus Pimpinan KPK Disetop, Golkar: Sikap Jokowi Sangat Bijaksana, Patut Diapresiasi
  • Jokowi Minta SPDP 2 Pimpinan KPK Dihentikan, Saut: Itu Sudah Tepat
  • KPK Sebut Tak Perlu Status Tersangka atau Terdakwa untuk Cegah Seseorang ke Luar Negeri
  • Resmi! Kejagung Terima SPDP Kasus Dugaan Surat Palsu Pimpinan KPK
  • Minta SPDP Polri Dihentikan, Pimpinan KPK: Instruksi Jokowi Sesuai Nawacita
  • Polisi Keluarkan SPDP bagi 2 Pimpinan KPK, Jokowi: Jangan Sampai Ada Tindakan Tidak Berdasarkan Bukti
  • Tegar Dilaporkan Kuasa Hukum Setya Novanto, Pimpinan KPK Sebut Masalah Novel Baswedan Lebih Berat
Cari Berita Lain Di Sini Sumber: Google News | Berita 24 Kalbar

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »