GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Polda Kalbar Dalami Motif Legalkan PETI, Buntut Ricuh di Gedung ...

Polda Kalbar Dalami Motif Legalkan PETI, Buntut Ricuh di Gedung ...

Polda Kalbar Dalami Motif Legalkan PETI, Buntut Ricuh di Gedung DPRD Kapuas Hulu Kapolda mengingatkan para cukong, pemodal dan penadah bahwa praktik yang mereka…

Polda Kalbar Dalami Motif Legalkan PETI, Buntut Ricuh di Gedung ...

Polda Kalbar Dalami Motif Legalkan PETI, Buntut Ricuh di Gedung DPRD Kapuas Hulu

Kapolda mengingatkan para cukong, pemodal dan penadah bahwa praktik yang mereka lakukan melanggar hukum.

Polda Kalbar Dalami Motif Legalkan PETI, Buntut Ricuh di Gedung DPRD Kapuas HuluKOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.IDPendemo PETI saat melemparkan batu ke petugas Kepolisian, yang saat melakukan pengamanan, di DPRD Kapuas Hulu, Selasa (24/4/2018). Insert: Hasil audiensi DPRD dan Pendemo.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono memastikan tengah mendalami motif Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah menandatangi berita acara melegalkan Penambangan Emas Tanpa Izin (P ETI).

Surat pernyataan ini berisi tiga poin kesepakatan dengan pekerja PETI.

"Kita dalami motivasi anggota DPRD ini menandatangani pernyataan itu. Mungkin ada tekan-tekanan dan sebagainya, maka harus kita dalami. Jangan sampai melegalkan yang ilegal. Aturan hukum itu sifatnya berlaku secara nasional. Aturan hukum itu dibuat oleh lembaga resmi DPR dan pemerintah sehingga berlaku universal kepada seluruh bangsa Indonesia," tegas Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryadi, Rabu (25/4/2018).

Baca: Warga Sungai Kapuas Minta Anggota Dewan Perjuangkan Nasib Air Sungai Kapuas Akibat PETI

Polisi telah mendapatkan rekaman foto dua lembar surat pernyataan yang diduga ditandangani Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah dan beberapa anggota DPRD Kapuas Hulu.

Ada tiga poin penting di dalam surat tersebut.

Pada poin pertama tertulis, "Masyarakat dapat melakukan pekerjaan pertambangan emas seperti biasa tanpa ada gangguan dari pihak manapun."

Poin kedua, "Tidak ada penertiban terhadap pekerjaan pertambangan emas masyarakat sambil menunggu berjalannya proses perizinan."

Poin ketiga, "DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi pembentukan tim guna melakukan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat tindaklanjut dari pertambangan emas.

Halaman selanjutnya 1234
Editor: Marlen Sitinjak Sumber: Tribun Pontianak Cetak Ikuti kami di Istri Sah Ciduk Suaminya dengan Pelakor di Kamar Kos, Pelakor Malah Ngamuk, Jambak hingga Mencakar Sumber: Google News | Berita 24 Kalbar

Tidak ada komentar