GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Ombudsman RI Telusuri Penghapusan UPTD Perpustakaan dan ...

Ombudsman RI Telusuri Penghapusan UPTD Perpustakaan dan ...

Ombudsman RI Telusuri Penghapusan UPTD Perpustakaan dan Pencabutan Pergub Ombudsman Republik Indonesia bagian Kalimantan Barat melakukan investigasi langsung ke Perpust…

Ombudsman RI Telusuri Penghapusan UPTD Perpustakaan dan ...

Ombudsman RI Telusuri Penghapusan UPTD Perpustakaan dan Pencabutan Pergub

Ombudsman Republik Indonesia bagian Kalimantan Barat melakukan investigasi langsung ke Perpustakaan Daerah yang terletak di Jalan Sutoyo ini.

Ombudsman RI Telusuri Penghapusan UPTD Perpustakaan dan Pencabutan PergubTRIBUNPONTIANAK.CO.ID/CLAUDIA LIBERANIKepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi saat melakukan investigasi langsung ke Perpustakaan Daerah Kalbar di Jalan Sutoyo, Rabu (24/1/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Claudia Liberani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sehubungan dengan keluarnya surat Kemendagri dan Pergub Kali mantan Barat no 131 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur No 56 tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan barat yang menyebabkan ditutupnya layanan perpustakaan daerah mulai Rabu (24/1/2018)

Ombudsman Republik Indonesia bagian Kalimantan Barat melakukan investigasi langsung ke Perpustakaan Daerah yang terletak di Jalan Sutoyo ini.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal karena dia mengatakan saat ini di media santer beredar kabar bahwa perpustakaan akan ditutup.

"Kami masih mencoba mempelajarinya, nanti dari hasil ini barulah kami bisa pertimbangkan apakah ada temuan," katanya saat diwawancarai pihak media.

Baca: UPTD Perpustakaan Provinsi Kalbar Ditutup, Begini Nasib Para Karyawan Kontrak

Dia menekankan negara harus hadir dalam pelayana n publik, sehingga jika ada peraturan yang menghambat pelayan publik maka itu harus ditinjau kembali.

Perpustakaan Kalbar dikatakannya sebagai perpustakaan terbesar di Kalbar yang menjadi tempat berkumpul berbagai golongan. Sangat disayangkan jika pelayanan publik harus terhenti.

"Jangan membuat peraturan yang membuat pelayan publik terganggu," tegasnya.

Namun karena ini baru tahap awal dia mengatakan masih banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat dan sampai saat ini pihaknya masih mempelajari apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana nasib perpustakaan daerah Kalbar nantinya.

"Ini tahap awal, namun yang jelas negara harus hadir, tidak menimbulkan kesusahan bagi orang lain. Salah satu komponen IPM Kalimantan Barat itu perpustakaan, saya mau lihat surat Kemendagri ini maksudnya apa dan berbuah pada pencabutan Pergub ini gimana ceritanya," tutupnya.

Penulis: Claudia Liberani Editor: Rizky Zulham Sumber: Tribun Pontianak Ikuti kami di Pasien Cantik Nangis-nangis Diduga Dilecehkan Pegawai RS, "Ngaku Apa yang Kamu Perbuat" Sumber: Google News | Berita 24 Kalbar

Tidak ada komentar